RI Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Legislator: Bukan Untuk Pencitraan
Mengawal Isu Global dari Kursi Ketua
HAM PBB menjadi sorotan utama setelah negara-negara anggota mengusung Indonesia untuk Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025. Posisi strategis ini tentu menempatkan Indonesia pada garda terdepan dalam percaturan HAM global. Selanjutnya, berbagai pihak mulai mengawasi langkah diplomasi Indonesia. Namun, anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, menegaskan dengan lantang bahwa pencalonan ini sama sekali bukan ajang pencitraan politik internasional. Sebaliknya, Farhan menyatakan bahwa usulan ini justru mencerminkan pengakuan dunia atas komitmen dan capaian Indonesia.
Landasan Kuat di Mata Internasional
Diplomasi Indonesia di forum HAM PBB selama ini memang membangun fondasi yang kuat. Sejak lama, Indonesia aktif menyuarakan isu-isu krusial seperti hak pembangunan, toleransi beragama, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Lebih lanjut, negara kita kerap menjembatani dialog antara kelompok negara dengan perspektif berbeda. Oleh karena itu, banyak pengamat melihat kapasitas Indonesia sebagai penyeimbang. Farhan menambahkan, “Track record inilah yang kemudian mendorong kepercayaan dari negara-negara lain.”
Tanggapan Legislator: Fokus pada Substansi
Anggota DPR RI Muhammad Farhan memberikan penekanan khusus pada substansi dari pencalonan ini. Menurutnya, masyarakat tidak perlu meragukan niat di balik langkah strategis tersebut. “Ini murni bentuk kepercayaan internasional dan peluang untuk berkontribusi lebih besar,” ujarnya. Selain itu, Farhan menggarisbawahi bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mendorong agenda-agenda HAM yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kita dapat mengangkat isu keadilan ekonomi dan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi.
Peluang dan Tantangan Konkret
Menduduki posisi Presiden Dewan HAM PBB jelas membawa sejumlah tanggung jawab besar. Pertama-tama, Indonesia akan memimpin proses negosiasi yang kompleks antarnegara. Kemudian, kita juga harus memastikan agar Dewan HAM dapat merespon krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia dengan efektif. Di sisi lain, tantangan terbesar justru datang dari harapan tinggi masyarakat global. Mereka menginginkan kepemimpinan yang adil, berimbang, dan berani. Untuk itu, delegasi Indonesia harus menyiapkan strategi yang matang dan berbasis konsensus.
Mendorong Isu Hak Pembangunan dan Toleransi
HAM PBB sering kali menghadapi polarisasi dalam membahas isu tertentu. Di sinilah peran Indonesia sebagai pemimpin yang mendamaikan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, kita memiliki peluang emas untuk mengedepankan hak pembangunan (right to development) sebagai hak asasi yang fundamental. Begitu pula, pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman dapat menjadi model praktik toleransi. Farhan menegaskan, “Kita akan menunjukkan bahwa HAM itu multidimensi, tidak hanya terkait hak sipil-politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.”
Komitmen Dalam Negeri sebagai Pondasi
Diplomasi HAM yang kuat di tingkat global tentu harus berjalan beriringan dengan perbaikan di tingkat domestik. Oleh karena itu, pemerintah dan parlemen harus terus memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan HAM di dalam negeri. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan pemenuhan hak dasar warga negara tidak boleh kendor. Dengan kata lain, kepemimpinan di HAM PBB harus mencerminkan komitmen nyata yang juga terlihat di tanah air. Langkah ini akan memperkuat kredibilitas Indonesia di mata dunia.
Menjawab Keraguan dengan Aksi Nyata
Beberapa pihak mungkin masih menyimpan keraguan tentang kapasitas Indonesia. Namun, sejarah panjang Indonesia di PBB dan peran aktif dalam perdamaian dunia menjadi bukti nyata kemampuan kita. Selanjutnya, pencalonan ini justru menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan di sektor HAM domestik. Lebih penting lagi, Indonesia dapat mengubah keraguan tersebut menjadi pengakuan melalui kinerja dan kepemimpinan yang solid di Dewan HAM. Farhan pun mengajak semua elemen bangsa mendukung langkah strategis ini.
Visi Indonesia untuk Dewan HAM yang Lebih Efektif
Sebagai calon Presiden Dewan, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah visi penting. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Dewan HAM PBB. Kedua, mendorong inklusivitas dan partisipasi semua negara, terutama negara berkembang. Ketiga, memastikan bahwa Dewan HAM dapat menjadi forum dialog yang konstruktif, bukan saling menyudutkan. Akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola HAM global yang lebih adil dan setara. Visi inilah yang akan Indonesia perjuangkan.
Kesimpulan: Langkah Strategis Penuh Makna
Pencalonan Indonesia untuk Presiden Dewan HAM PBB merupakan langkah strategis diplomasi yang penuh makna. Bukan untuk pencitraan, melainkan bentuk tanggung jawab dan kontribusi pada peradaban global. Seluruh bangsa harus mendukung dan mengawal proses ini agar membawa manfaat nyata, baik bagi masyarakat internasional maupun bagi pemajuan HAM di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia memimpin Dewan HAM akan menjadi kebanggaan bersama dan bukti bahwa bangsa kita mampu memainkan peran sentral di panggung dunia.
Baca Juga:
Mendekonstruksi Stigma Bangsa IQ 78