Banjir terjang Sumatera dengan dahsyat pada akhir November 2025. Tiga provinsi sekaligus yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar yang melanda kawasan tersebut. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan hilang, dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah terdampak untuk segera melakukan pergeseran anggaran. Dana dari berbagai pos harus di alihkan ke Biaya Tidak Terduga (BTT) guna mempercepat penanganan darurat bencana.
Instruksi Dini Mendagri Sejak 18 November
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa langkah mitigasi bencana sudah di lakukan sejak jauh hari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan arahan sejak 18 November 2025, tepat sebelum cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Instruksi tersebut di tuangkan melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ yang diteken pada Selasa (18/11/2025). Mendagri meminta para kepala daerah mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Arahan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025 dan laporan BMKG per 13 November 2025 mengenai aktivitas gelombang atmosfer serta sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu cuaca ekstrem.
Anggaran BTT Menipis Jelang Akhir Tahun
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa banyak daerah mulai mengalami penipisan anggaran BTT menjelang akhir tahun. Akibatnya, penanganan bencana memerlukan langkah khusus berupa pergeseran anggaran dari pos-pos lain.
Tomsi menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Gedung BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025). Ia menegaskan bahwa Kemendagri sudah memberikan arahan terkait pergeseran anggaran ke BTT.
Mengingat APBD sudah mendekati penutupan tahun, daerah-daerah terdampak harus segera melakukan pergeseran anggaran. Langkah ini penting untuk mempercepat penanganan darurat dan memastikan bantuan sampai kepada korban.
Mekanisme Pergeseran Anggaran Pemda
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, penggunaan BTT untuk keperluan mendesak dapat di lakukan dengan pergeseran anggaran. Mekanisme ini tidak hanya berlaku untuk bencana, tetapi juga untuk kondisi darurat mendesak lainnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan beberapa kategori yang termasuk darurat mendesak. Contohnya adalah kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.
Pergeseran anggaran dapat di lakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Setelah itu, kepala daerah wajib melaporkan perubahan tersebut kepada pimpinan DPRD.
Peran DPRD dalam Pengawasan
Dalam proses pergeseran BTT, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas mengawasi agar pergeseran anggaran sesuai ketentuan. Meskipun pergeseran di lakukan melalui Peraturan Kepala Daerah tanpa pembahasan bersama DPRD, pengawasan tetap di perlukan.
Agus Fatoni menekankan bahwa DPRD harus memastikan pergeseran anggaran tidak keluar dari kebutuhan darurat mendesak. Mekanisme ini membuktikan bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat.
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program dan kegiatan penanggulangan bencana. Jika dana belum tersedia atau tidak cukup, mekanisme pergeseran dari BTT dapat di tempuh.
Langkah Strategis yang Diminta Mendagri
Melalui surat edarannya, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca.
Kedua, mengoptimalkan anggaran BTT serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Langkah ini penting untuk mengantisipasi bencana di kawasan yang di nilai rawan.
Ketiga, melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan yang memadai. Semua komponen harus siap mendukung layanan penanggulangan bencana kapanpun di perlukan.
Pemantauan Situasi Secara Real Time
Tito juga meminta kepala daerah melakukan pemantauan situasi terkini secara cermat dan berkelanjutan. Informasi dari BMKG harus di pantau secara real time untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.
Pemerintah daerah diharapkan menyosialisasikan informasi berbasis data bencana melalui media elektronik dan cetak. Masyarakat perlu mendapat informasi akurat agar dapat melakukan antisipasi mandiri.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya pemantauan dan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai. Langkah ini menjadi upaya pengendalian banjir, rob, dan tanah longsor dalam jangka panjang.
Siklon Tropis Senyar Picu Bencana
BMKG mengonfirmasi Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka telah berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar per 26 November 2025. Siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 kilometer per jam.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kondisi tersebut meningkatkan suplai air di perairan hangat Selat Malaka. Akibatnya, pertumbuhan awan konvektif meningkat di bagian utara Sumatera.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menambahkan bahwa bibit siklon tropis 95B memicu pertemuan arus angin dan massa udara di Sumatera Barat. Ditambah kondisi Indeks Ocean Dipole bernilai negatif, suplai uap air menjadi sangat tinggi.
Baca Berita Terkait Bencana Lainnya : MERIAH4D
Hujan Ekstrem Mengguyur Berhari-hari
BMKG mencatat adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan intensitas 50–150 milimeter per hari di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sumatera Utara sejak Senin (17/11/2025) hingga Selasa (24/11/2025). Durasi hujan yang panjang menyebabkan debit air meningkat signifikan dan memicu banjir di berbagai kawasan.
Guswanto menyebutkan bahwa November memang menjadi puncak musim hujan di daerah-daerah tersebut. Meskipun siklon tropis sudah melemah, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan.
Korban Tewas Terus Bertambah
Hingga Kamis (27/11/2025), Polda Sumatera Utara mencatat total 212 korban di provinsi tersebut. Rinciannya adalah 43 orang meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 orang masih dalam pencarian.
Sementara itu, 1.168 warga tercatat mengungsi di berbagai lokasi penampungan. Total terdapat 221 kejadian bencana yang terdiri dari 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung.
Di Sumatera Barat, tercatat sembilan orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Rinciannya adalah lima orang akibat banjir di Padang, tiga orang karena banjir bandang di Agam, dan satu orang tertimbun longsor di Agam.
Aceh Juga Terdampak Parah
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan banjir menggenangi 16 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Hingga Kamis (27/11/2025), jumlah warga yang meninggal dunia mencapai 30 orang.
Banjir mulai melanda Aceh sejak 18 November 2025. Hingga 26 November, sebanyak 14.235 kepala keluarga atau 46.893 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, 455 kepala keluarga atau 1.497 jiwa terpaksa mengungsi.
Delapan kabupaten di Aceh menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.
Akses Jalur Darat Terputus
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa banjir bandang dan longsor menyebabkan akses jalur darat rusak parah. Kondisi ini mengganggu distribusi bantuan untuk korban.
Kerusakan infrastruktur sangat luas, khususnya jembatan dan jalan. Material longsor menimbun jalan dari atas, sementara sebagian tanah jalan terputus akibat longsor ke bawah.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan wilayahnya terisolasi total usai bencana. Mobilitas barang dan warga dari Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan ke Tapanuli Tengah hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki.
BNPB Kirim Bantuan via Udara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah strategis dengan mengerahkan helikopter dan pesawat. Bantuan dikirim melalui udara karena akses darat terputus di banyak titik.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa satu helikopter jenis Airbus dikerahkan untuk evakuasi dan transportasi. Selain itu, pesawat Caravan disiapkan untuk distribusi logistik dan operasi modifikasi cuaca.
Tim BNPB pada Kamis (27/11) pagi sudah menerbangkan pesawat Caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Helikopter logistik baru bisa mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB.
Posko Nasional di Tapanuli Utara
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama BNPB mendirikan posko nasional di Kabupaten Tapanuli Utara. Lokasi ini dijadikan pusat logistik udara untuk percepatan penanganan bencana.
Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali memimpin tim untuk meninjau lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga. Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif.
Tim Kemendagri sudah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara serta jajaran keamanan setempat. Tim PU dan BPBD terus berupaya membuka jalan meskipun longsor susulan terus terjadi.
Gubernur Bobby Nasution Gerak Cepat
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution langsung mengambil berbagai upaya penanganan. Fokus utamanya adalah pelayanan, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban serta membuka akses jalan yang terputus.
Bobby sudah menetapkan status darurat bencana dan melakukan pendampingan di kabupaten/kota terdampak. Koordinasi Tim Reaksi Cepat multisektor terus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak. BPBD Sumut juga menyiapkan bantuan paket senilai Rp60 juta beserta berbagai peralatan evakuasi.
Peralatan Evakuasi Dikirim
Gubernur menurunkan berbagai peralatan evakuasi ke wilayah terdampak bencana. Daftar peralatan yang dikirim meliputi 4 unit perahu karet, 2 unit mesin perahu, 2 unit dongkrak angin, dan 2 unit genset.
Selain itu, tim juga membawa 6 unit pompa jinjing, 4 unit pompa kohler, 2 tenda pengungsi, 2 unit Starlink untuk komunikasi, 2 unit chainsaw, dan 42 unit lampu lentera. Semua peralatan ini dibutuhkan untuk operasi evakuasi dan penyelamatan.
Bobby juga berkoordinasi dengan TNI untuk memasuki wilayah terisolasi melalui udara. Dua helikopter sudah disiagakan untuk tujuan tersebut.
Jaringan Komunikasi Terganggu
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa bencana turut mengganggu layanan telekomunikasi di beberapa daerah. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga mengalami gangguan jaringan.
Sebanyak 495 site telekomunikasi atau 1,42 persen dari total 34.660 site di Sumatera Utara mengalami gangguan. Penyebabnya adalah terputusnya aliran listrik dan kerusakan transmisi akibat bencana.
Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan bahwa pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Beberapa kabupaten/kota masih mengalami gangguan hingga saat ini.
Prabowo Minta Gerak Cepat
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk bergerak cepat menangani bencana. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat di Istana Kepresidenan.
Presiden meminta koordinasi dilakukan dengan cepat untuk program-program prioritas di lapangan. Sinergi antarkementerian terkait situasi akhir tahun dan penanganan bencana menjadi fokus utama.
Bima mengatakan Kemendagri telah memberikan perhatian khusus terkait dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim sudah masuk ke daerah-daerah tersebut untuk melakukan penanganan.
Semua Kementerian Turun ke Lapangan
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa semua kementerian/lembaga terkait sudah turun ke lapangan. Kepala BNPB bahkan berada di posko di Tarutung untuk mengawal implementasi penanganan.
Selain proses tanggap darurat, pemerintah juga sudah mempersiapkan upaya pemulihan. Infrastruktur yang terdampak diharapkan dapat segera kembali berfungsi normal.
Meski mengalami kesulitan akibat akses terputus, pemerintah memastikan pengiriman bantuan tetap dilaksanakan. Helikopter menjadi andalan untuk menjangkau wilayah yang terisolasi.
Dugaan Pembalakan Liar Perparah Kondisi
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut praktik pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit turut memperburuk kondisi longsor dan banjir. Penebangan liar di perbukitan telah mengancam ekosistem.
Masinton mengungkapkan bahwa pembukaan lahan untuk kelapa sawit terus terjadi di banyak wilayah. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memang menghadapi tantangan serius terkait isu lingkungan.
Banjir besar di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian bencana cuaca ekstrem yang melanda Asia Tenggara. Perubahan iklim global turut berkontribusi pada intensitas dan frekuensi bencana yang semakin meningkat.
Standar Pelayanan Minimal Harus Terpenuhi
Mendagri menekankan bahwa apabila terjadi bencana, daerah harus segera melakukan pertolongan cepat. Pendataan jumlah korban dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak harus sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Kepala daerah juga perlu mengoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana. Program ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan di tingkat paling bawah.
Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota di wilayahnya. Laporan pelaksanaan penanggulangan bencana harus disampaikan kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Antisipasi Bencana Lanjutan
BMKG mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi bencana lanjutan. Meskipun Siklon Tropis Senyar sudah melemah menjadi Depresi Tropis, dampaknya masih terasa dalam beberapa hari ke depan.
Warga di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang Panjang, Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan diminta tetap siaga. Hujan sangat lebat, kilat, dan angin kencang masih berpotensi terjadi.
Pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, lereng bukit, dan wilayah rawan longsor harus meningkatkan kewaspadaan. Koordinasi dengan petugas setempat sangat penting untuk memastikan keselamatan.
Bantuan untuk Korban Terus Mengalir
Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan senilai Rp2.053.047.900 yang disebar ke empat wilayah. Bantuan mencakup paket family kit, kidswear, selimut, kasur, tenda gulung, hingga tenda serbaguna.
Di Sumatera Barat, bantuan mencapai Rp607.100.300 untuk Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Tagana juga mendirikan empat dapur umum yang melayani 14.441 jiwa di sejumlah kecamatan.
Untuk wilayah Aceh, bantuan masih dalam proses asesmen dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh. Semua pihak berupaya memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada korban yang membutuhkan.